DPR Ingin Akhiri Polemik RUU HIP

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Instagram@puanmaharaniri)

JAKARTA – Pemerintah menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membahas tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) usulan DPR. Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang isinya mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab lembaga.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan keinginannya mengakhiri polemik terkait RUU HIP. Politisi PDIP itu telah menerima usulan RUU BPIP melalui Surat Presiden yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD bersama Mendagri Negeri Tito Karnavian, Menseneg Pratikno, Menhan Prabowo Subianto, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna H Laoly. Mereka bertemu di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

RUU BPIP ini, lanjut Puan, adalah untuk menguatkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Namun, RUU tersebut tidak akan dibahas dulu oleh DPR bersama dan Pemerintah sebelum mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat.

“DPR dan Pemerintah bersepakat konsep RUU BPIP ini tidak akan dibahas dulu. Tetapi kami akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap RUU tersebut,” papar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Hal senada disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD. Menurutnya, DPR dan Pemerintah sepakat membuka akses seluasnya kepada masyarakat terkait RUU BPIP. Publik dapat mengakses RUU tersebut tersebut melalui situs resmi DPR RI. “Kami sepakat RUU ini akan dimuat di situs resminya DPR. Nanti, masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Karena itu, silakan membahas dan mengkritik RUU BPIP ini,” kata Mahfud.(rh/fin)