DPD Resmi Tolak RUU HIP

RUU HIP

JAKARTA – Pimpinan DPD mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU HIP yang akan didalilkan sebagai payung hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu harus diubah secara total dan mendasar, dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila.

“Tidak ada opsi lain kecuali menolak. Sebagai sumber segala sumber hukum, Pancasila tidak bisa diletakkan haluan ideologinya ke dalam suatu aturan perundang-undangan, melainkan ada pada UUD 1945,” tegas Ketua Tim Kerja Pimpinan DPD, Nono Sampono, di Jakarta, Senin (6/7).

Baca Juga: RUU HIP Tak Perlu Ganti Nama

Menurutnya, hal itu sudah tertulis dalam pembukaan yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional dan tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok. Yaitu Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia.

DPR merekomendasikan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang murni, sebagai payung hukum keberadaan lembaga tersebut. “Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri,” jelas mantan Komandan Korps Marinir ini.

Baca Juga: Pemerintah Tegas Menolak Jika Ada Usulan Meringkas Pancasila

Tim Kerja Pimpinan DPD menilai perlu diatur secara teknis mengenai tugas pokok dan fungsi lembaga BPIP. Tujuannya agar tidak terjadi kesamaan peran dan anggaran dengan tugas Sosialisasi Empat Pilar yang selama ini sudah menjadi tugas MPR.

“Karena kira-kira tugasnya akan sama. Lebih kepada penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Itu juga dilakukan MPR. Mungkin BPIP lebih fokus pada wajah pembangunan Indonesia ke depan yang harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” paparnya.(rh/fin)