Delapan Provinsi Jadi Prioritas

subsidi gaji
Presiden Joko Widodo (Instagram@jokowi)

JAKARTA – Sebanyak delapan provinsi masih menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diminta memberikan prioritas. Sebab, delapan provinsi tersebut berkontribusi 74 persen kasus positif COVID-19 di Indonesia.

“Di bidang kesehatan agar memberikan perhatian dan prioritas penanganan di 8 provinsi. Targetnya turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya. Selain itu, kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepatnya” tegas Presiden Joko Widodo dalam arahan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang disaksikan secara online di Jakarta, Senin (27/7.

Dia meminta proses 3T yakni testing, tracing dan treatment betul-betul dilakukan secara masif dan lebih agresif. “Di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kapasitas lab, APD dan juga peralatan rumah sakit yang kekuranganm, tolong segera selesaikan,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi merubah perilaku masyarakat. Tujuannya menekan kasus COVID-19. “Atas tugas yang disampaikan presiden, Satgas Penanganan COVID-19 akan meningkatkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Yakni menitikberatkan peran tokoh di daerah, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk pelibatan antropolog, sosiolog, dan juga psikolog. Ini diprioritaskan kepada 8 provinsi,” jelas Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Jakarta, Senin (27/7).

Menurutnya, delapan provinsi tersebut diprioritaskan untuk dilakukan sosialisasi perubahan perilaku masyarakat. Mantan Danjen Kopassus ini menyebut pemerintah berkaca dari pendekatan yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda yang mengubah perilaku masyarakat saat wabah flu Spanyol di tahun 1918-1919.

“Di Pulau Jawa saat itu, sesuai catatan yang kami terima dari Michigan University, korban mencapai sekitar 4 juta jiwa. Tentu ini suatu peristiwa yang harus kita petik pelajarannya. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda melakukan terobosan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan budaya. Yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kegiatan wayang,” terang Doni.

Strategi komunikasi yang efektif, lanjutnya, kini tengah disusun pemerintah. Diharapkan dapat sampai ke tingkat desa maupun kelurahan. Doni berharap kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan pencegahan virus Corona meningkat. “Presiden menekankan sosialisasi pada tema-tema yang mudah. Contoh minggu ini sosialisasi hubungan sosial dengan jaga jarak,” ucap Doni.

Terkait isu perkantoran menjadi klaster baru penyebaran virus Corona, Doni mengingatkan agar menaati pembagian kerja dengan sistem kerja dua shift. Yang dimaksud dua shift adalah pertama pukul 07.00-07.30 hingga 15.00-15.30. Yang kedua, pukul 10.00-10.30 hingga 18.00-18.30.

“Pembagian shift dapat mengurangi jumlah orang yang berada di kantor dalam waktu yang sama. Kalau ini dipatuhi, jumlah karyawan yang berada di kantor setengah dari yang ada,” paparnya.

Selain itu, karyawan yang termasuk rentan tertular diminta tidak diwajibkan masuk kantor. Kalangan rentan itu adalah mereka yang lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta. “Menurut data yang diterima, 85 persen angka kematian karena memiliki penyakit bawaan,” ungkapnya.(rh/fin)