Data Pemilih Masih Jadi Masalah

pemilihan umum
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA – Persoalan data pemilih sejauh ini masih menjadi masalah klasik setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Data pemilih yang tidak kunjung usai ini, sangat berkaitan erat dengan persoalan data base kependudukan.

DPR RI menyoroti, selama ini proses perekaman KTP elektronik di lapangan juga masih menjadi masalah serius. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat segera dicarikan solusinya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rapat dengan penyelenggara pemilu dan kemendagri mengatakan, saat ini, pelaksanaan pilkada sudah memasuki tahap akhir.

“Tahap akhir ini merupakan bagian yang paling penting. Yang lebih penting lagi, kita mempunyai target agar partisipasi pemilih cukup tinggi,” ucap Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Ia melanjutkan, KPU sudah menetapkan targetnya 77,5 persen. Menurutnya, target tersebut menjadi dan menjadi tanggung jawab pihak terkait untuk memberikan informasi, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Agar masyarakat bisa hadir, tentu ada persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka harus terdaftar.

“Oleh karenanya kita membahas secara khusus tentang data pemilih tetap yang menurut kami sebetulnya dari pemilu ke pemilu ataupun dari pilkada ke pilkada pasti selalu ada masalah,” beber Doli.

Politisi Golkar ini menegaskan, Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) secara khusus mempunyai aparat sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Jika persoalan ini dikaitkan dengan masalah perekaman E-KTP, yang ternyata di lapangan masih banyak masalah tentang data kependudukan.(khf/fin)