Calon Komisaris dan Direksi Titipan Akan Rugikan Negara

Komisaris BUMN

JAKARTA – Screening hingga evaluasi terhadap personaliti seseorang untuk posisi komisaris dan direksi di bawah kendali Kementerian BUMN sebuah kewajaran. Sebaliknya kandidat titipan akan menjadi barang haram yang akan merugikan negara karena kencenderung lebih mengedepankan balas jasa politik.

”Kalau Menteri Erick Thohir menggunakan firma head hunter untuk memilih pakar dan calon berkualitas, itu sudah pas. Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas itulah yang disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan,” terang Aktivis 98 Maruly Hendra Utama, Rabu (22/7).

Posisi Erick Thohir memang belakangan menjadi sorotan, karena dinilai memberikan angin segar kepada Garuda Indonesia dengan memberikan dana talangan Rp8,5 triliun. Di satu sisi janji Erick mengangkat sejumlah komisaris BUMN berusia tua.

Baca Juga: BUMN Kembali Lakukan Perombakan

”Kalau ada sikap kritis terhadap dua kebijakan itu, jelas ini sesuatu hal yang lumrah. Surat terbuka yang disampaikan Adian Napitu beberapa waktu lalu itu pun hal wajar. Ia berhak kritis terhadap kinerja pemerintah. Yang tidak wajar, kalau Adian sendiri yang nitip teman-temannya ke Presiden maupun ke pihak lain,” jelas Mantan Direktur Operasional Forum for Human Rights (Front) itu.

Setiap jejak dan langkah Erick Thohir, akan menuai hujatan hingga kritik yang sangat dalam, jika orang nomor satu di BUMN itu tetap membuka peluang kolusi. Momentum menempati jabatan sebagai Menteri BUMN merupakan langkah utama bagi Erick untuk bekerja sesuai dengan nurani.

”Kalau ada titipan dari partai, fraksi atau komisi di DPR juga jangan sampai dikabulkan. Ini rawan. Lagi-lagi akan mengotori BUMN, holding maupun anak perusahaan. Semangat Adian, harus diambil sisi baiknya. Yang negatif tinggalkan, nah yang nitip-nitip coret segera!” tandas Maruly.

Maruly pun mengusulkan setiap langkah untuk melihat jejak rekam seseorang, ada baiknya melibatkan publik. ”Sampaikan, bila perlu umumkan nama-nama itu (Calon direksi dan komisari, Red) ke publik. Serahkan ke masyarakat, lambat sedikit bukan masalah asal screening yang dilakukan benar-benar memenuhi syarat dan kepatutan,” tandasnya.(fin/ful)