ROKAN HULU – Menjelang bulan suci Ramadan 1466 H, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dilanda bencana alam yang cukup parah, dengan banjir dan tanah longsor yang merendam ribuan rumah warga serta merusak berbagai infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan.
Salah satu dampak kerusakan terbaru adalah jembatan Horas yang menghubungkan jalan kota lama dengan Dusun Pelanduk di Kecamatan Kunto Darul Alam, yang mengalami kerusakan parah. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini dapat mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, bahkan memicu lonjakan harga.
Menanggapi bencana yang melanda wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk menangani setiap korban dengan cepat dan tepat. Pemkab juga sedang memproses Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam, sebagai landasan hukum dalam penanggulangan dampak bencana, termasuk penggunaan anggaran tanggap darurat yang tersedia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu, Muhamad Zaki, mengungkapkan bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025, dengan total anggaran sementara sebesar Rp 5 miliar.
“Anggaran 5 miliar ini sifatnya sementara. Jika kurang, kami bisa melakukan pergeseran anggaran,” kata Zaki.
Meskipun Bupati Rokan Hulu, H. Anton, sedang mengikuti kegiatan orientasi di Magelang, ia tidak tinggal diam. Bupati Anton terus memantau situasi bencana alam yang melanda wilayah Rohul, bahkan memantau perkembangan detik per detik melalui komunikasi langsung dengan OPD terkait menggunakan telepon seluler.
“Bupati Anton menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk memastikan seluruh warga terdampak bencana alam tertangani dengan baik. Jangan sampai ada korban jiwa akibat bencana alam ini, pemerintah harus berdiri di depan untuk melindungi masyarakat Rokan Hulu,” ujar Sekda Zaki, menirukan pesan Bupati Anton pada Jumat (28/2/2025).
Instruksi Bupati Anton langsung direspons oleh seluruh OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial PPA, Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim dan OPD lainya.
Mereka bekerja dengan baik, menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing, mulai dari penyaluran bantuan, pengobatan gratis, pembersihan jalan tertimbun Longsor hingga evakuasi warga yang terdampak.
