Bukan Sekadar Tukang Catat

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 oleh BPK RI disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 - 2020, Selasa (14/7). ( SEKRETARIAN DPR)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya mampu mengidentifikasi sejak dini, adanya kerusakan, penyelewengan maupun dugaan-dugaan korupsi dalam beberapa problem tata kelola keuangan negara. Tak terkecuali BUMN maupun anggaran yang selama ini digelontorkan ke daerah.

”Tujuannya untuk mencegah. Skemanya penggunaan anggan yang sesuai dengan kepatuhan UU. Contoh kasus soal pajak, maupun problem pengendalian di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, ini juga tidak telepas dari pengawasan,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, Selasa (14/7).

Meski memunculkan sederet kritik terhadap kinerja BPK selama ini, Arief Poyuono memberikan apresiasi terhadap keinginan negara dalam mengembalikan utang. Khususnya kehadiran pemerintah yang bertanggungjawab dengan wabah Virus Corona.

”Langkah-langkah yang dilalukan sudah luar biasa. Ini menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Sikap Presiden Joko Widodo cukup terang dan jelas. Tapi harus diimbangi dengan implementasi kerja kabinet, itu saja. Toh warning sudah disampaikan oleh Presiden,” paparnya.

Nah, ketika pemerintah memberlakukan realokasi dan refocussing anggaran, lanjut dia, jelas potensi penurunan pada penerimaan negara berkuran. ”Dampaknya muncul kualitas piutang, akibat penundaan nyaris seluruh kegiatan di pusat dan daerah. Saya tidak bicara nilai utang pada posisi ini. Tapi relevansinya jelas. Apa yang dikeluarkan, harus terserap. Dan pada posisi ini BPK juga bisa menjadi wadah yang cepat bergerak ketika ada sinyal ketidakwajaran,” paparnya.

Terkait dengan pemaparan BPK yang telah mengidentifikasi 13 masalah baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 menurut Arief, itu sudah menjadi tugas BPK.

”Yang ditekankan saat ini, bagaimana BPK bisa memfungsikan dirinya sebagai lembaga yang bisa mengarahkan penggunaan keuangan negara yang baik. Bukan sekadar tukang catat. Atau membeberkan problem setiap kuartal. Dugaan penyalahgunaan anggaran, tidak sesuai praktinya setiap tahun juga akan terjadi. Ingat lho Jiwasraya itu contoh kongkritnya,” tandas Arief. (fin/ful)