Berpotensi Cacat Hukum

UU cipta kerja

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi cacat hukum. Jika perbaikannya tak melalui prosedur aturan pembentukan UU.

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher Parasong, UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo sudah final. Karenanya, jika dilakukan perubahan lagi antara pemerintah dan DPR, maka berpotensi cacat hukum. Terlebih bila proses perubahan tak mengikuti aturan pembentukan perundangan.

“Jadi, klaster-klaster yang sudah diputuskan itu. Marilah kita konsisten menjalankannya sesuai dengan prosedur pembahasan perundang-undangan, dan itu mekanisme kan begitu,” katanya, Minggu (8/11).

Disarankannya, jika ada perubahan terhadap pasal UU Cipta Kerja yang keliru bisa diperbaiki pada saat judicial review. Atau bisa juga pada saat peninjauan ulang pada waktunya. Selain itu perubahan juga bisa dilakukan dengan cara pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Ya (Perppu) bisa kalau Presiden menghendaki karena itu kan hak inisiatif dari Presiden, dari pemerintah,” ujarnya.

Ditegaskan politisi PAN itu, UU Cipta Kerja sudah selesai. Semua pihak diminta untuk tidak lagi mengubah atau merevisi UU Cipta Kerja.

“Jadi jangan ada lagi siapapun itu mencoba mengubah atau menyatakan itu perlu ada revisi, apapun teknisnya. Bagi saya itu sudah cacat prosedural lagi,” ucapnya.(gw/fin)