Bentuk TPK, DPR Minta Dilibatkan

Bentuk TPK
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Instagram@bambang.soesatyo)

BenJAKARTA – Pemerintah berencana membentuk kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). DPR minta dilibatkan dalam tim tersebut. Wakil rakyat akan berperan sebagai pengawas untuk melakukan supervisi.

“DPR khususnya Komisi III harus dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor. Fungsinya sebagai pengawas dan melakukan supervisi. Kami yang di parlemen juga akan meminta agar mitra kerja yang berhubungan dengan penegakan hukum bisa dilibatkan untuk masuk ,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7.

Dia mendukung langkah pemerintah membentuk TPK. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, kalau mau kinerja TPK serius, harus melibatkan KPK dan DPR RI. “Implementasi tim tersebut harus transparan. Ketua KPK mengatakan akan mensupervisi atau meminta dilibatkan untuk melakukan supervisi Tim Pemburu Koruptor,” jelasnya.

Dia menilai selama ini keberadaan tim seperti TPK, implementasi di lapangan kurang terbuka. Sehingga dalam melihat target dan hasilnya harus ada tolak ukur yang pasti. Misalnya biaya yang dikeluarkan dan waktu kerjanya berapa lama. Pembentukan TPK, kata Dasco, merupakan niat baik pemerintah untuk memulangkan uang negara yang dibawa koruptor.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Menkopolhukam Mahfud MD mengkaji urgensi menghidupkan kembali Bentuk TPK. Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan pemerintah agar belajar dari kegagalan TPK pada masa lalu yang dinilainya tidak efektif.

Pemerintah, kata Bamsoet, seharusnya lebih mengoptimalkan kepolisian, Komisi KPK, dan kejaksaan. “Terus bekerja secara optimal dan konsekuen dalam memburu koruptor untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi. Sehingga pengaktifan TPK tidak diperlukan,” papar mantan Ketua DPR RI itu.(rh/fin)

tag: bentuk tpk