Bamsoet : Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Bentuk TPK
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Instagram@bambang.soesatyo)

JAKARTA – Isu perombakan kabinet alias reshuffle diungkit dalam pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7). Ancaman reshuffle dihembuskan karena Jokowi ingin Kabinet Indonesia Maju bekerja maksimal.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut soal reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, dirinya tidak ikut campur. “Presiden menyampaikan bahwa persoalan reshuffle masih kewenangan beliau. Nanti akan… Jadi saya tidak tahu apakah ada reshuffle atau nggak. Presiden yang lebih tahu,” ujar Bamsoet usai pertemuan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. Menurutnya, soal reshuffle memang sempat disinggung. Namun, Jokowi tidak menjelaskan secara gamblang. Presiden, lanjutnya, hanya ingin para pembantunya bekerja sesuai target yang ditetapkan. “Secara implisit itu yang disampaikan presiden. Jadi silakan diartikan sendiri,” ucap Syarief.

Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno menegaskan isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Alasannya, teguran keras direspons positif jajaran kabinet. Dia mengklaim serapan anggaran kementerian/lembaga sudah meningkat. Begitu juga soal eksekusi program-program dari kementerian dan lembaga. “Jadi kalau progresnya bagus, ngapain direshuffle? Tentunya dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle nggak relevan lagi,” ucap Pratikno.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio memprediksi Istana sengaja mengerem isu reshuffle karena tak ingin menganggu kerja Kabinet Indonesia Maju. Ancaman reshuffle itu diduga dilontarkan Jokowi untuk memotivasi para menterinya. “Saya menilai Jokowi ingin supaya para menteri dapar bekerja lebih keras dan sesuai target,” ujar Hendri.(rh/fin)