Asuransi Jiwasraya dan Asabri Kembali Ditegur

buruh
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Instagram@smindrawati)

JAKARTA – PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri kembali menjadi sorotan pemerintah bukan karena skandal yang muncul sebelumnya tapi ada catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditinjau kembali. Sorotan ini pun, memantik Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan mengingatkan.

Sri Mulyani mengingatkan kedua perusahaan asuransi itu, setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN). ”Bisa dicek lagi Laporan Keuangan tahun 2020 dari BPK. Pemerintah juga menindaklanjuti temuan BPK terkait kewajiban atas program pensiun dan potensi unfunded past service liability pada PT Asabri,” jelasnya Rabu (9/9).

Pada posisi ini, sambung Sri, Pemerintah akan menyusun sebuah rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun, melakukan review, dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria.

Baca Juga : Terdakwa Jiwasraya Reaktif Covid-19

Kemudian, pemerintah turut menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun. ”Dan perlu kami sampaikan bahwa pemerintah juga menindaklanjuti temuan BPK mengenai penatausahaan piutang perpajakan dengan mulai mengimplementasikan revenue accounting system (RAS),” jelasnya.

Selanjutnya temuan mengenai penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maka pemerintah akan menyempurnakan peraturan kebijakan, SOP rekonsiliasi serta pelaporan dalam rangka penatausahaan aset KKKS.

Temuan yang ditemukan BPK lainnya yaitu mengenai penatausahaan aset eks BLBI maka pemerintah telah melakukan penyelesaian atas sejumlah aset eks BLBI serta pengamanan fisik dan yuridis atas sejumlah aset properti.

Termasuk temuan mengenai pendanaan pengadaan tanah PSN maka pemerintah akan mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai belanja modal pada kementerian negara atau lembaga terkait. Untuk 2020 pemerintah telah mengatur mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui Perpres 72/2020 tentang Perubahan Atas Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Temuan terakhir yakni mengenai penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan negara serta mengoptimalkan peran APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.(fin/ful)