Anak-anak Terlantar Minta Diperhatikan

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta melakukan deteksi dini virus Corona (covid-19) bagi anak-anak telantar seperti anak jalanan, yang bekerja di sektor informal, dan penyandang disabilitas.

Komisioner bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat KPAI, Susianah Affandy, mengatakan bahwa deteksi dini covid-19 juga diperlukan untuk anak-anak yang tinggal di panti sosial.

“Program deteksi dini dengan prioritas anak-anak di keluarga rentan juga harus dilakukan dalam satu rangkaian pencegahan dan pemutusan mata rantai covid-19,” kata Susianah di Jakarta, Senin (15/6).

Susianah Menambahkan, bahwa hasil dari identifikasi KPAI, anak telantar dan yang tinggal di panti sosial rentan terpapar covid-19. Contohnya, kasus 14 anak panti sosial di Kalimantan Selatan yang kena covid-19.

“KPAI juga menerima pengaduan di salah satu panti penyandang disabilitas di Jakarta yang juga terpapar covid-19,” ujarnya.

Susianah menjelaskan, anak memiliki dua kerentanan di masa pandemi covid-19. Pertama, rentan sebagai terpapar covid-19, yang sebagian besarnya tertular dari anggota keluarga pasien positif covid-19.

Kedua, rentan sebagai terdampak covid-19. Masa pandemi menyebabkan hak-hak anak terancam terabaikan. Misalnya, hak kesehatan dasar akibat banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani imunisasi, cek kesehatan ibu dan anak, serta tumbuh kembang, di banyak daerah menghentikan sementara operasional.

“Contohnya, posyandu di tingkat RW yang tutup selama Maret-Mei 2020,” ucapnya.

Selain itu, kata Susianah, hak atas pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh juga tidak bisa diakses oleh semua anak di Indonesia dengan beragam permasalahan.

“Hak-hak lainnya seperti pengasuhan, rekreasi dan pemanfaatan waktu luang juga banyak terabaikan,” katanya.

Menurut Susianah, penyampaian pernyataan banyak pihak di ranah publik bahwa covid-19 hanya menyasar kelompok lanjut usia, telah menyebabkan banyak keluarga menyepelekan protokol kesehatan bagi anak-anak.

“KPAI banyak menemukan anak-anak bebas bermain di sekitar rumah tanpa mengenakan masker dan juga tidak menerapkan jaga jarak, khususnya di lingkungan keluarga rentan,” .

Menurut Susianah, deteksi dini anak terpapar covid-19 yang selama ini dilakukan pemerintah hanya setelah ada anggota keluarga sang anak terpapar covid-19.

“Artinya, anak belum menjadi prioritas sasaran deteksi dini yang digalakkan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Terlebih lagi, penanganan anak-anak telantar dan yang tinggal di panti sosial disebut hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan charity berupa bantuan sosial.

“Pencegahan dan pemutusan mata rantai covid-19 di kalangan anak telantar dan yang tinggal di panti sosial belum digalakkan secara masif sebagaimana pencegahan di tempat lainnya,” imbuhnya.

KPAI, lanjut Susianah, akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pengelola dan pengasuh Rumah Singgah serta Panti Sosial pada Selasa, 16 Juni 2020. Rapat koordinasi tersebut membahas tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh rumah singgah dan panti sosial dalam perlindungan anak telantar di masa pandemi covid-19.

“Rekomendasi hasil rapat koordinasi akan disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong terbitnya protokol kesehatan bagi anak telantar dan yang tinggal di panti sosial,” terangnya.

Rekomendasi rapat koordinasi juga akan menjadi masukan bagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat dan daerah, KPAD Se-Indonesia, Lembaga Layanan dan Perlindungan Anak, Gugus Tugas Covid-19 dan dunia usaha.

“Dibutuhkan persepsi yang sama dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai Covid-19 di kalangan anak-anak telantar yakni anak jalanan (yang bekerja dan tinggal di jalanan) dan anak yang tinggal di panti sosial,” pungaksnya. (der/fin)