Aksi Peretasan Makin Ganas

tangkap peretas

JAKARTA – Kasus peretasan dan penjualan 91 juta data pengguna Tokopedia di dark web (web gelap) yang sempat heboh awal Mei 2020, ternyata masih berlanjut. Bahkan, hingga Minggu (5/7) pukul 10.00 WIB, tautan link untuk mengunduh data 91 juta akun Tokopedia masih ada yang mengakses.

Kehebohan situs marketplace alias pasar bersama ini berawal salah satu anggota sebuah grup Facebook terkait dengan keamanan siber yang berisikan hampir 15.000 anggota pada Sabtu sore (4/7) memberikan link tautan untuk mengunduh data Tokopedia sebanyak 91 juta secara gratis.

Terkait dengan kebocoran data itu, pakar keamanan siber dari CISSReC, Dr Pratama Persadha, mengatakan, pada posisi ini secara otomotis Tokopedia harus bertanggung jawab karena data pengguna yang mereka kelola bocor. Kemungkinan besar banyak pihak akan menggunakan untuk tindak kejahatan.

Baca Juga: Pembobolan Database Pasien Covid-19 Masih Diselidiki

”Ini membuktikan bahwa Tokopedia benar-benar sudah diretas, tidak seperti penjelasan Tokopedia sebelumnya yang mengatakan hanya terjadi upaya peretasan di platform-nya,” jelas Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC itu.

Maka perlu masyarakat mewaspadai kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia karena sangat memungkinkan penyalahgunaan data untuk menipu, misalnya telemarketing palsu. Apalagi, situs marketplace (web atau aplikasi daring yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko).

Kondisi ini akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. ”Karena nama, e-mail dan nomor seluler jelas valid, memudahkan para penipu meminta sejumlah uang mengaku dari pihak mana pun, termasuk dari Tokopedia,” jelas Minggu (5/7).

Baca Juga: Database Pasien COVID-19 Dicuri dan Dijual

Ditambah lagi, bila para pelaku jago cracking hash, password (kata sandi) bisa diketahui, selanjutnya bisa terjadi pengambilalihan akun. Setelah mengetahui akun, mereka menghubungi calon korban dengan menawarkan layanan dan produk melalui telepon (telemarketing). ”Kalau hal ini terus-menerus terjadi, di mana perlindungan keamanan siber bagi masyarakat? Karena pada saat yang sama penyelenggara sistem transaksi elektronik juga sulit dimintai tanggung jawab,” terangnya.(fin/ful)