Akan Ada Sanksi Bagi Penyedia Transportasi yang Melanggar

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengerahkan aparat keamanan dalam penertiban transportasi umum pada masa new normal. Sanksi akan ditegakkan bila ada penyedia transportasi yang melanggar.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan akan pihaknya akan memberikan tindakan tegas bagi operator moda transportasi yang melanggar kebijakan kapasitas penumpang di masa new normal pandemik COVID-19.

“Pinalti atau sanksi jelas dari yang paling ringan surat teguran sampai denda,” katanya dalam diskusi virtual “Transportasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (17/6).

Karenanya, dia meminta agar operator transportasi mematuhi ketentuan demi mendukung kegiatan perekonomian tetap berjalan produktif.

“Kami meminta operator sarana dan prasarana, apabila terjadi pelanggaran mereka sendiri yang dirugikan,” tuturnya.

Adita menegaskan, pihaknya telah menggandengan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan terhadap kepatuhan aturan transportasi. Tidak hanya itu, pihaknya juga melibatkan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.

“Kami turunkan di setiap titik keberangkatan,” ujarnya.

Dia menuturkan ada beberapa tempat yang masih sangat sulit untuk diatur terutama pada transportasi perkotaan. Namun, untuk transportasi antarkota, relatif sudah terkontrol dengan baik.

“Kami tidak mau sedikit sedikit menegur, sedikit sedikit menindak. Kami ingin masyarakat memahami ini untuk kepentingan semua,” tuturnya.

Dia pun berharap partisipasi semua pihak khususnya masyarakat.

“Selain pengawasan ada aparat diturunkan, yang tidak kalah penting kesadaran masyarakat sendiri,” ujarnya.

Ditambahkan Edward Faisal, dokter spesialis penyakit dalam pada Junior Doctor Network, bahwa masyarakat juga harus mencoba meninggalkan kebiasan ngobrol atau berbincang-bincang di angkutan umum.

Dikatakannya, penyebaran virus corona tipe baru terjadi karena ada tetesan atau droplet kecil yang keluar dari mulut seseorang. Droplet tersebut dapat bertahan 15 menit sebelum jatuh.

“Untuk penumpang yang mengobrol, sebenarnya secara penelitian, dia akan mengeluarkan droplet kecil selama 15 menit. Ini menurut CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang di Amerika. Karena itu penting diperhatikan, disarankan pakai masker untuk menahan laju droplet. Jadi tidak boleh ngobrol dulu memang,” katanya.

Jadi buat masyarakat yang bertransportasi publik bersama teman ataupun keluarga, disarankan untuk tetap menjaga jarak dan tak bercakap-cakap.

“Pakai kode mata saja yang sedang pacaran. Nanti janjiannya di luar MRT atau commuter line,” ujarnya.

Edward juga mengatakan berdasarkan penelitan, jarak aman agar tidak terpapar SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 minimal satu meter. Droplet dari seseorang yang batuk baru jatuh setelah mencapai jarak minimal satu meter. Jadi kalau ada yang masih “bermesraan” di dalam transportasi publik sebaiknya dihindari karena menjadi contoh pelaksanan protokol kesehatan yang tidak baik.

Dia juga meminta agar masyarakat tidak berdesakan saat hendak ke transportasi umum, terutama kereta. Tidak perlu pula menyelak penumpang lainnya karena bisa saja berisiko jika ternyata mereka orang tanpa gejala (OTG).

“Tapi saya ingatkan jangan melakukan stigma ke setiap orang ya,” ujarnya.

Untuk diketahui, ketentuan transportasi telah diatur dengan merujuk pada surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Dalam aturan tersebut, panduan adaptasi kebiasaan baru menggunakan transportasi umum mengarahkan masyarakat untuk senantiasa memakai masker, mengusahakan tidak menyentuh bagian kendaraan, menjaga jarak dengan penumpang lain, membayar tiket atau ongkos secara non tunai.

Jika menggunakan ojek, maka calon penumpang diharapkan bawa helm sendiri. Jika harus menyentuh wajah, maka memakai tisu bersih.(gw/fin)