Dana Covid-19 Harus Diawasi

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAMBI – Mulai dari pemerintah provinsi, kota hingga kabupaten, telah menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19. Jumlahnya tidak sedikit. Mencapai ratusan miliar.

Di Provinsi Jambi misalnya. Rp 200 miliar telah disiapkan untuk penanganan Covid-19 ini. Agar dana ini benar-benar tepat sasaran, tentunya harus ada pengawasan yang ketat dalam penyalurannya, yang rencananya akan dilakukan awal Mei.

Pengamat di Provinsi Jambi, Nasroel Yasier mengatakan, penyaluran bantuan tersebut harus benar-benar diawasi dan didampingi penegak hukum. “Inspektorat harus mengawasi penyaluran itu, karena dia yang berfungsi dalam pengawasan di Pemprov Jambi,” kata dia, Rabu (29/4).

Lanjutnya, selain inspektorat, pihak kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga independent juga harus dilibatkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kemudian, harus dibentuk tim pengawasan dari provinsi dan setiap Kabupaten Kota.

BACA JUGA: Ekonomi Keluarga Indonesia Kian Terpuruk, Begini Solusi dari Sandiaga Uno

Bantuan tersebut lanjut Nasroel, harus tepat sasaran dan harus diantar oleh tim yang telah dibentuk di kabupaten kota. “Mereka harus punya data siapa saja yang menerima bantuan tersebut by name by adress,” sebutnya.

Sementara itu, Johansyah Jubir Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jambi mengatakan, penyaluran bantuan sebesar Rp 200 miliar tersebut akan bekerjasama dengan pihak penegak hukum yakni Kejaksaan, Polda Jambi dan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi. Ini dilakukan agar semua transparan dan tak ada sesuatu yang diinginkan.

“Kita rencanakan awal Mei mendatang sudah kita salurkan ke setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi, saat ini masih menunggu data,” kata dia. Rencananya, Senin (4/5) mendatang akan dilakukan MoU terhadap pengawasan dana ini.

Selain itu, untuk penyaluran bantuan sembako dan Bantauan Langsung Tunai (BLT), teknisnya melalui kantor pos. Bantuan tersebut disalurkan kepada 30 ribu KK di Provinsi Jambi, termasuk orang yang terdampak dari covid-19, seperti tenaga informal ataupun yang sudah tidak bekerja akibat wabah ini.